Saturday, June 29, 2013

Ketentuan Pidana dalam Penataan Ruang


Berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang sebelumnya (UU No. 14 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang), Undang-undang No. 26 Tahun 2007 secara tegas memuat ketentuan pidana bagi pelanggar fungsi ruang. Ketentuan sanksi yang ditujukan untuk meminimalkan penyimpangan dalam proses pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang tidak hanya ditujukan bagi pihak pemanfaat ruang, namun juga bagi pihak pemerintah selaku penerbit izin pemanfaatan ruang.

Secara rinci, ancaman sanksi bagi pelanggar peruntukan ruang adalah sebagai berikut:

Peta Ketinggian Kabupaten Aceh Utara






Source: Materi Teknis Draft RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 - 2032


Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Bidang Penataan Ruang

Pemerintah pada level pemerintahan yang berbeda mempunyai peran yang saling berbeda namun komplementer dalam bidang penataan ruang. Khusus untuk unit pemerintahan pada level kabupaten, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan bahwa pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan  dalam bidang penataan ruang.

Saturday, June 22, 2013

Klasifikasi Kawasan Perkotaan di Indonesia


Kawasan perkotaan merupakan ruang yang dicirikan oleh dominasi aktivitas permukiman perkotaan dan aktivitas-aktivitas non-agraris, serta berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, ekonomi dan sosial. Kawasan perkotaan bersifat fungsional, dalam pengertian bahwa pen-delienasian wilayah tidak didasarkan pada batas-batas administratif, melainkan ditentukan ciri kekotaan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dengan demikian  kawasan perkotaan dapat ditemukan tidak hanya pada wilayah administratif kota, namun juga di wilayah kabupaten. Konsekuensi lebih lanjut, tidak seluruh wilayah administratif kota dapat digolongkan sebagai kawasan perkotaan.

Thursday, June 20, 2013

Jenis Rencana Tata Ruang di Indonesia




Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang membagi rencana tata ruang menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana umum.

Rencana Umum Tata Ruang disusun secara hirarkis mulai dari level nasional hingga kabupaten/kota dengan periode masa berlaku rencana hingga 20 (dua puluh) tahun. Bentuk rencana umum tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).

Wednesday, June 12, 2013

Alamat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Aceh Utara


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kab. Aceh Utara

Jalan Iskandar Muda No. 53 Lhokseumawe
24351
Telp. (0645) 41969
Fax. (0645) 40712

Persyaratan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kab. Aceh Utara


Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Aceh Utara diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Aceh Utara. Pemohon mengajukan permohonan IMB dengan melampirkan:

1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Surat pernyataan izin lingkungan
3. Gambar bangunan yang telah disahkan oleh unsur teknis
4. Rencana Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh unsur teknis
5. Tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
6. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon
7. Fotokopi surat keterangan tanah/sertifikat kepemilikan
8. Gambar situasi/site plan
9. Surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat
10. Rekomendasi dari camat setempat
11. Khusus untuk bangunan >3 lantai, juga melampirkan hasil uji sondir dan surat pernyataan bahwa bangunan tidak digunakan untuk kegiatan budidaya walet yang dilengkapi dengan materai Rp. 6.000,-